Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD Kota Bandung dalam Pengawasan Anggaran

Muhammad Rifky  Putra

Authors

Muhammad Rifky Putra Universitas Pendidikan Indonesia

Keywords:

Pengetahuan Anggaran, Pengawasan Anggaran, DPRD Jawa Barat

Abstract

This research aims to find out how the budget knowledge of the Bandung City DPRD is described and the role of Bandung City DPRD members in budget supervision and to obtain empirical evidence regarding the influence of budget knowledge on the DPRD's role in budget supervision. For this purpose, this research uses primary data. Data was taken by giving questionnaires to 23 (twenty-three) members of the Bandung City DPRD. Budget knowledge is used as an independent variable and budget monitoring as a dependent variable. The test used is a simple regression test. The test results of the coefficient of determination showed that budget knowledge had an influence of 44.8% on budget supervision, while the remaining 55.2% was the influence of other factors not studied. The results of analysis using linear regression show that the better the budget knowledge, the greater the budget supervision carried out by council members. The correlation coefficient value of the relationship between budget knowledge and budget supervision is in the strong category.

References

Abdul Halim. (2002). Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi). Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Alamsyah. (1997). Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman. Tesis Map UGM, Yogyakarta.

Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number 3.

Nordiawan, D., & Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Griffith, T., Sawyer, J., & Neale, A. (1999). Information Technology as a Jealous Misterss: Competition for Knowledge Between Individuals and Organization.

Hengky, L., & Ghozali, I. (2012). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SMARTPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Husain, U. (2008). Desain Penelitian: Akuntansi Keprilakuan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Dharmanegara,I. (2010). Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ghozali, I. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Indriantoro, Nur.dan Bambang Supomo. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Persada.

Murni, S., & Witono, B. (2004). Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Perspektif, Vol. 9.

Mustopadidjaja. (2003). Peran Aparatur Pengawasan Dalam Mencegah KKN, Beberapa Implikasi Pendekatan TQM. Inspektorat Jenderal Pengawasa, Departemen Perikanan dan Kelautan . 16 September.

Pakde Kartono. (2013, 24 Maret). Walikota dan Sekda Bandung Atur Kasus Bansos sejak Penyidikan dan Persidangan. Kompasiana [Online], halaman 1. Tersedia: http://hukum.kompasiana.com. [17 Juli 2013]

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Riduwan. (2012). Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.

Saefullah, dan Ernie. (2005). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.

Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). Perilaku Politik. Semarang : IKIP Semarang Press.

Shafritz, Jay M. dan E.W. Russell. (1997). Introducing Public Administration. New York: Longman.

Singgih Santoso. (2011). Structural Equation Modelling (SEM) Konsep dan Aplikasi AMOS 18. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Soekidjo Notoatmodjo . (2005). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetriono dan Rita Hanafie. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.

Sopanah dan Mardiasmo. (2003). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Sugiyono. (2012). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen (edisi pertama, cetakan pertama). Jakarta: Prenada Media Jakarta.

Syahruddin dan Taifur, Werry Darta. 2002. Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas.

Truman, David B. 1960. The Governmental Process: Political Interest and Public Opinion. New York: Alfred A Knopf.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Werimon, S., Ghozali, I. dan Nazir, M. (2007). “ Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua)”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Winarna Jaka dan Murni. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar